Comfort Area 01

APAKAH DIREKSI BUMN HARUS ORANG DARI DALAM. ?

Seperti selebriti, isu pergantian direksi di BUMN selalu menarik perhatian. Wajah-wajah segar muncul di sela nama-nama lawas. Manakah yang lebih baik, “orang dalam” atau “orang luar”?

Tarik-ulur direksi BUMN seperti tak ada habisnya. Menentukan siapa sosok terbaik yang pantas memimpin perusahaan pelat merah selalu menjadi polemik berkepanjangan. Entahlah, mungkin muatan politis terlalu kental menyelimuti setiap pergantian direksi BUMN. Asal-usulnya pun kerap menjadi persoalan. Apakah berasal dari orang dalam (internal cycle) atau justru mengundang orang luar (external cycle)? Aroma persaingan pun terasa pekat.


Padahal, tak ada rumusan baku tentang persoalan ini. Hanya, memang, fakta membuktikan sebagian besar direksi BUMN merupakan eksekutif karier. Namun, dalam sejumlah kasus, ada juga yang berasal dari BUMN lain, atau malah berasal dari eksekutif swasta.

Prinsip Direksi berasal dari orang dalam

Secara prinsip, tak ada aturan yang mengharuskan direksi BUMN berasal dari orang dalam. Begitu pula sebaliknya. Sebagian kalangan berpendapat direksi BUMN berasal dari orang dalam kan lebih baik. Hal ini, katanya, akan membuat efektivitas proses manajemen menjadi lebih cepat. Alasannya “Direksi baru tidak perlu waktu terlalu lama untuk masa bulan madu atau masa penyesuaian” . Ia bisa segera bekerja karena persoalan di perusahaan telah dipahaminya. Ia bisa pula segera membuat keputusan strategis tanpa perlu menelaah ulang masalah satu per satu.

Pendapat ini masuk akal. Pasalnya, dengan kondisi sekarang, direksi BUMN harus mampu membuat langkah strategis dengan cepat. Kalau direksinya berasal dari luar, ia cenderung membutuhkan waktu lama untuk penyesuaian. Selain harus mengenali karakteristik dan jiwa perusahaan, waktunya banyak terbuang untuk sekadar menginventarisasi masalah. Boleh jadi, ide-ide solusi yang diterapkan tidak cocok dengan bisnis yang dipimpinnya.

Prinsip Direksi berasal dari orang Luar

Pandangan berbeda pun cukup masuk akal, seperti prinsip direksi BUMN dari orang luar. Sebagian kalangan melihat banyak hal positif jika direksi baru BUMN berasal dari luar. Sebab, orang luar biasanya justru mampu melihat persoalan secara objektif. Mereka bisa melakukan perubahan paradigma sesuai kebutuhan pasar. “Hanya, persoalannya, membawa orang luar, belum tentu bisa bekerja sama dengan tim yang berasal dari dalam,”

Saya sebenarnya berpendapat, tidak mempermasalahkan kalau direksi baru BUMN diambil dari dalam perusahaan. Namun, saya melihat ada kecenderungan orang dalam susah melakukan perubahan signifikan kecuali orang dalam tersebut, benar-benar professional dan mempunyai etika dan memahami hukum secara mendalam. Saya melihat banyak professional dari dalam BUMN yang mempunyai kemampuan seperti itu.

Unsur Politis

Penentuan dreksi baru di BUMN tidak terlepas dari fakta yang selalu kental unsur politis. Pemerintah biasanya tidak hanya melihat kinerja sebagai satu-satunya aspek penting. Banyak pertimbangan lain yang turut menjadi prioritas. Misalnya, kerja sama dengan pemerintah.

Terlepas dari orang dalam atau orang luar, tantangan direksi baru BUMN sungguh berat saat ini. Hal yang harus dicermati selama mereka menjabat sebagai Direksi BUMN haruslah terlepas dari praktek-praktek KKN secara nyata, bukan hanya retorika yang tertuang dalam Pakta Integritas. Direksi harus netral terhadap rumor yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok karyawan yang bermain "office politic" di dalam Perusahaan. Direksi juga harus bisa membuktikan bahwa mereka memang sosok yang pantas dipilih. Celakanya, tolok ukur keberhasilan mereka cukup banyak. Keberhasilannya tidak hanya dilihat dari sisi keuangan, tetapi juga nilai tambah perusahaan dan efektivitas kerja sama dengan pemerintah.

Kerjasama ini juga sulit di definisikan karena banyaknya kepentingan yang bermain. Mana yang di dahulukan. Kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Departemen Teknis, Kementerian BUMN atau Regulator yang membidangi BUMN tersebut ?

Mampukah mereka ? Biarkan waktu yang menjawab.

| Posted in » Corporate